Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menyatakan, pihaknya telah berupaya mendekati warga yang tinggal di daerah rawan banjir lahar dingin Gunung Merapi untuk pindah, tetapi sejumlah warga menolak direlokasi. Warga yang menolak relokasi harus berani menanggung semua risiko bencana.
”Inilah konsekuensi dari pilihan mereka untuk tetap tinggal di zona rawan bencana. Karena mereka sendiri yang memutuskan tetap bertahan tinggal di daerah rawan bencana, mereka juga harus siap menanggung semua kemungkinan terburuk yang dapat terjadi,” ujarnya saat mengunjungi Subterminal Agribisnis Soropadan, Kabupaten Temanggung, Rabu (24/10).
Seperti diberitakan, sebanyak 1.076 keluarga korban erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Merapi menolak direlokasi. Karena berbagai alasan, sebagian dari mereka bahkan sudah kembali menghuni tempat tinggal semula yang berada dalam zona rawan erupsi dan lahar dingin (Kompas, 22/10).
Berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/18319 tertanggal 20 September 2012, terdata di Kabupaten Klaten, semua korban bencana erupsi dan lahar dingin, sebanyak 165 keluarga, menolak direlokasi. Di Kabupaten Magelang, dari 746 keluarga, hanya 426 keluarga yang bersedia direlokasi, selebihnya menolak.
Nurhidayah, warga Dusun Gempol, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, mengatakan, dia dan keluarga enggan pindah karena sehari-hari suaminya bekerja sebagai penambang pasir dengan lokasi penambangan di sekitar rumah.
Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Klaten berjanji tetap memperhatikan nasib warga lereng Merapi yang masuk Dusun Balerante. (Kompas, 25 Okt 2012).