Berbagai bencana alam, mulai dari banjir, longsor, gempa, tsunami, hingga letusan gunung api, selama 2010 belum akan berakhir. Memasuki 2011, sejumlah bencana hidrometeorologi mengancam sejumlah daerah. Kurangnya kesiapan pemerintah menghadapi bencana yang sudah diprediksi terjadi menuntut kewaspadaan masyarakat untuk menjaga diri sendiri.
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, selama 2010, ada 186 kejadian gerakan tanah yang memicu longsor dan banjir bandang di sejumlah daerah di Tanah Air. Jumlah korban tewas hingga 28 Desember 2010 mencapai 465 orang.
Gerakan tanah terbanyak terjadi pada Maret dengan 34 kejadian. Wilayah yang paling banyak mengalaminya adalah Jawa Barat dengan 106 kejadian selama 2010. Sementara bencana dengan korban jiwa terbanyak adalah banjir bandang dan tanah longsor di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, yang menewaskan 153 orang.
”Muncul fenomena baru bencana gerakan tanah. Pada 2010, selalu ada gerakan tanah yang merusak setiap bulannya. Sebelumnya, fenomena ini tidak pernah terjadi,” kata Kepala PVMBG Surono.
Tahun-tahun sebelumnya, banyak longsor terjadi pada Desember hingga Maret. Sementara April hingga November hanya terjadi pada bulan tertentu.
Bencana gerakan tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Karena itu, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor juga disebut sebagai bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi lainnya adalah angin puting beliung dan angin topan.
Dari berbagai bencana yang terjadi selama 2010, bencana hidrometeorologi paling mendominasi. Dari 644 bencana, 577 bencana di antaranya atau 89,6 persennya adalah bencana hidrometeorologi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan bencana hidrometeorologi masih berpotensi besar terjadi di Indonesia tahun ini. Sesuai data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta lembaga meteorologi sejumlah negara menyebutkan, curah hujan Indonesia pada Januari hingga Maret di atas normal. Periode ini diperkirakan akan jadi puncak bencana hidrometeorologi tahun ini.
Peta daerah rawan bencana buatan BNPB menyebutkan, satu dari tiga desa di Indonesia rawan bencana. Dari 497 kabupaten/kota, 176 kabupaten/kota berisiko tinggi banjir, 154 kabupaten/kota berisiko tinggi longsor, dan 153 kabupaten/kota berisiko tinggi kekeringan.
Tak terprediksi
Di luar bencana hidrometeorologi, masih banyak bencana tak terprediksi yang menimpa Indonesia pada 2010, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
Dari ratusan gempa yang terjadi setahun lalu, tercatat tujuh gempa merusak. Gempa terbesar yang menimbulkan korban jiwa terbanyak terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada 25 Oktober dengan kekuatan 7,7 Magnitude dan kedalaman 20,6 kilometer yang memicu tsunami di tiga lokasi antara 3 meter dan 7 meter. Gempa dan tsunami ini menewaskan 428 orang dan 74 orang lainnya hilang.
”Masyarakat yang berada di sekitar wilayah bekas gempa diharapkan selalu mewaspadai munculnya gempa dengan skala lebih besar. Kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi,” kata Surono.
Untuk letusan gunung berapi, yang terdahsyat adalah Gunung Merapi. Erupsi hebat pada 26 dan 30 Oktober serta 3 dan 5 November menyebabkan 386 orang meninggal dunia dan 399.408 orang lainnya mengungsi.
Setelah Merapi meletus, tercatat 19 gunung api menggeliat. Ancamannya diperkirakan masih terus berlangsung pada 2011. Selain Merapi, gunung api yang berstatus siaga hingga kini adalah Gunung Ibu di Halmahera, Maluku Utara, dan Gunung Bromo di Jawa Timur. Sebanyak 17 gunung api lainnya berlevel waspada.
Kepala Bidang Pengamatan Gunung Api PVMBG Toto Hendrasto mengatakan, Gunung Bromo, Krakatau (Lampung), Dukono (Maluku Utara), Ibu, dan Merapi masih akan beraktivitas hingga tahun ini. Karena itu, butuh kewaspadaan dan kesiapsiagaan bagi pemerintah dan masyarakat sekitarnya.
”Kerja sama antarmasyarakat bisa menekan potensi bahaya yang bisa menyebabkan korban jiwa,” ujarnya.
Tak pernah siap
Wakil Ketua Kelompok Kerja Adaptasi, Dewan Nasional Perubahan Iklim Armi Susandi mengatakan, meski sebagian besar bencana yang terjadi dapat diprediksi jauh-jauh hari, upaya antisipasi pemerintah sangat kurang. ”Pemerintah hanya siap menangani bencana, tetapi tidak siap mengantisipasinya,” ujarnya.
Akibatnya, tindakan yang dilakukan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, lebih fokus dalam penanganan korban, bukan mencegah bagaimana agar korban dapat dihindarkan atau dibuat seminimal mungkin. Pemerintah lebih suka bertindak sebagai ”dewa penolong” yang membagi-bagikan bantuan daripada membangun infrastruktur untuk mengurangi daya rusak bencana.
Kondisi ini membuat banyak daerah harus menghadapi bencana yang sama dari tahun ke tahun. Padahal, jika infrastruktur bencana dibangun walau dengan nilai investasi yang besar, anggaran penanganan bencana tahun berikutnya dapat ditekan.
Untuk membangun infrastruktur, diakui Armi, butuh biaya besar. Namun, itu dapat diatasi jika pemerintah punya niat kuat mengatasi dampak bencana. Kendala birokrasi yang sering kali muncul juga dapat dilalui jika pemimpin yang ada berani mengambil tindakan nyata untuk membebaskan masyarakat dari rutinitas bencana.
”Penanganan bencana bukan soal ahli atau bukan, tetapi ada kemauan atau tidak. Pemerintah harus melakukan yang sesuai kemampuannya, jangan tindakan-tindakan biasa dengan kemampuan rendah yang bisa dilakukan masyarakat” tegasnya.
Kepala Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung I Wayan Sengara mendesak agar pemerintah segera berinvestasi dan memiliki rencana jangka panjang untuk menghadapi bencana. Selain untuk mengurangi dampak bencana, investasi dan rencana jangka panjang itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Rencana jangka panjang itu di antaranya mencakup kajian teknis risiko bencana, pemetaan daerah rawan bencana, dana penanggulangan bencana, dan mempersiapkan sumber daya manusia pendukung yang berkualitas.
Minimnya persiapan itu, lanjut Sengara, mengakibatkan banyak langkah yang diambil BNPB tidak berjalan baik. Dalam setiap bencana yang terjadi, selalu ada korban yang tak tertangani.
”Berbagai proses penanganan bencana harus segera dibenahi pemerintah karena banyak wilayah berpenghuni di Indonesia rawan terjadi bencana,” ujarnya. (Kompas, 3 Januari 2011)
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebutkan, selama 2010, ada 186 kejadian gerakan tanah yang memicu longsor dan banjir bandang di sejumlah daerah di Tanah Air. Jumlah korban tewas hingga 28 Desember 2010 mencapai 465 orang.
Gerakan tanah terbanyak terjadi pada Maret dengan 34 kejadian. Wilayah yang paling banyak mengalaminya adalah Jawa Barat dengan 106 kejadian selama 2010. Sementara bencana dengan korban jiwa terbanyak adalah banjir bandang dan tanah longsor di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat, yang menewaskan 153 orang.
”Muncul fenomena baru bencana gerakan tanah. Pada 2010, selalu ada gerakan tanah yang merusak setiap bulannya. Sebelumnya, fenomena ini tidak pernah terjadi,” kata Kepala PVMBG Surono.
Tahun-tahun sebelumnya, banyak longsor terjadi pada Desember hingga Maret. Sementara April hingga November hanya terjadi pada bulan tertentu.
Bencana gerakan tanah sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Karena itu, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor juga disebut sebagai bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi lainnya adalah angin puting beliung dan angin topan.
Dari berbagai bencana yang terjadi selama 2010, bencana hidrometeorologi paling mendominasi. Dari 644 bencana, 577 bencana di antaranya atau 89,6 persennya adalah bencana hidrometeorologi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan bencana hidrometeorologi masih berpotensi besar terjadi di Indonesia tahun ini. Sesuai data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta lembaga meteorologi sejumlah negara menyebutkan, curah hujan Indonesia pada Januari hingga Maret di atas normal. Periode ini diperkirakan akan jadi puncak bencana hidrometeorologi tahun ini.
Peta daerah rawan bencana buatan BNPB menyebutkan, satu dari tiga desa di Indonesia rawan bencana. Dari 497 kabupaten/kota, 176 kabupaten/kota berisiko tinggi banjir, 154 kabupaten/kota berisiko tinggi longsor, dan 153 kabupaten/kota berisiko tinggi kekeringan.
Tak terprediksi
Di luar bencana hidrometeorologi, masih banyak bencana tak terprediksi yang menimpa Indonesia pada 2010, seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi.
Dari ratusan gempa yang terjadi setahun lalu, tercatat tujuh gempa merusak. Gempa terbesar yang menimbulkan korban jiwa terbanyak terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada 25 Oktober dengan kekuatan 7,7 Magnitude dan kedalaman 20,6 kilometer yang memicu tsunami di tiga lokasi antara 3 meter dan 7 meter. Gempa dan tsunami ini menewaskan 428 orang dan 74 orang lainnya hilang.
”Masyarakat yang berada di sekitar wilayah bekas gempa diharapkan selalu mewaspadai munculnya gempa dengan skala lebih besar. Kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi,” kata Surono.
Untuk letusan gunung berapi, yang terdahsyat adalah Gunung Merapi. Erupsi hebat pada 26 dan 30 Oktober serta 3 dan 5 November menyebabkan 386 orang meninggal dunia dan 399.408 orang lainnya mengungsi.
Setelah Merapi meletus, tercatat 19 gunung api menggeliat. Ancamannya diperkirakan masih terus berlangsung pada 2011. Selain Merapi, gunung api yang berstatus siaga hingga kini adalah Gunung Ibu di Halmahera, Maluku Utara, dan Gunung Bromo di Jawa Timur. Sebanyak 17 gunung api lainnya berlevel waspada.
Kepala Bidang Pengamatan Gunung Api PVMBG Toto Hendrasto mengatakan, Gunung Bromo, Krakatau (Lampung), Dukono (Maluku Utara), Ibu, dan Merapi masih akan beraktivitas hingga tahun ini. Karena itu, butuh kewaspadaan dan kesiapsiagaan bagi pemerintah dan masyarakat sekitarnya.
”Kerja sama antarmasyarakat bisa menekan potensi bahaya yang bisa menyebabkan korban jiwa,” ujarnya.
Tak pernah siap
Wakil Ketua Kelompok Kerja Adaptasi, Dewan Nasional Perubahan Iklim Armi Susandi mengatakan, meski sebagian besar bencana yang terjadi dapat diprediksi jauh-jauh hari, upaya antisipasi pemerintah sangat kurang. ”Pemerintah hanya siap menangani bencana, tetapi tidak siap mengantisipasinya,” ujarnya.
Akibatnya, tindakan yang dilakukan pemerintah, baik eksekutif maupun legislatif, lebih fokus dalam penanganan korban, bukan mencegah bagaimana agar korban dapat dihindarkan atau dibuat seminimal mungkin. Pemerintah lebih suka bertindak sebagai ”dewa penolong” yang membagi-bagikan bantuan daripada membangun infrastruktur untuk mengurangi daya rusak bencana.
Kondisi ini membuat banyak daerah harus menghadapi bencana yang sama dari tahun ke tahun. Padahal, jika infrastruktur bencana dibangun walau dengan nilai investasi yang besar, anggaran penanganan bencana tahun berikutnya dapat ditekan.
Untuk membangun infrastruktur, diakui Armi, butuh biaya besar. Namun, itu dapat diatasi jika pemerintah punya niat kuat mengatasi dampak bencana. Kendala birokrasi yang sering kali muncul juga dapat dilalui jika pemimpin yang ada berani mengambil tindakan nyata untuk membebaskan masyarakat dari rutinitas bencana.
”Penanganan bencana bukan soal ahli atau bukan, tetapi ada kemauan atau tidak. Pemerintah harus melakukan yang sesuai kemampuannya, jangan tindakan-tindakan biasa dengan kemampuan rendah yang bisa dilakukan masyarakat” tegasnya.
Kepala Pusat Mitigasi Bencana Institut Teknologi Bandung I Wayan Sengara mendesak agar pemerintah segera berinvestasi dan memiliki rencana jangka panjang untuk menghadapi bencana. Selain untuk mengurangi dampak bencana, investasi dan rencana jangka panjang itu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Rencana jangka panjang itu di antaranya mencakup kajian teknis risiko bencana, pemetaan daerah rawan bencana, dana penanggulangan bencana, dan mempersiapkan sumber daya manusia pendukung yang berkualitas.
Minimnya persiapan itu, lanjut Sengara, mengakibatkan banyak langkah yang diambil BNPB tidak berjalan baik. Dalam setiap bencana yang terjadi, selalu ada korban yang tak tertangani.
”Berbagai proses penanganan bencana harus segera dibenahi pemerintah karena banyak wilayah berpenghuni di Indonesia rawan terjadi bencana,” ujarnya. (Kompas, 3 Januari 2011)